Implementasi hukum pidana khusus dalam penanganan kejahatan seksual merupakan hal yang sangat penting dalam upaya memberantas tindak kejahatan yang merugikan korban secara fisik maupun mental. Hukum pidana khusus ini dirancang khusus untuk menangani kasus-kasus kejahatan seksual yang sering terjadi di masyarakat.
Menurut Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, seorang pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, implementasi hukum pidana khusus dalam penanganan kejahatan seksual harus dilakukan dengan tegas dan efektif. “Penerapan hukum pidana khusus dalam kasus kejahatan seksual harus dilakukan secara adil dan cepat, agar korban tidak merasa tertekan dan mendapatkan keadilan,” ujarnya.
Salah satu contoh implementasi hukum pidana khusus dalam penanganan kejahatan seksual adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai hukuman pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.
Namun, implementasi hukum pidana khusus dalam penanganan kejahatan seksual masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan kasus kejahatan seksual dan kurangnya dukungan dari lembaga penegak hukum. Hal ini membuat proses penanganan kasus kejahatan seksual menjadi lambat dan korban sering kali tidak mendapatkan keadilan yang mereka harapkan.
Saat ini, pemerintah dan lembaga terkait terus berupaya untuk meningkatkan implementasi hukum pidana khusus dalam penanganan kejahatan seksual. Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, pemerintah sedang melakukan berbagai langkah untuk memperkuat penegakan hukum dalam kasus kejahatan seksual. “Kami terus berkoordinasi dengan lembaga terkait dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya melaporkan kasus kejahatan seksual dan memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang layak,” ujarnya.
Dengan adanya upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait, diharapkan implementasi hukum pidana khusus dalam penanganan kejahatan seksual dapat menjadi lebih efektif dan memberikan keadilan bagi korban. Seluruh pihak, baik itu pemerintah, lembaga hukum, maupun masyarakat, perlu bekerja sama untuk mengatasi masalah kejahatan seksual ini dan menciptakan lingkungan yang aman bagi semua orang.