Tantangan dan dinamika hukum konstitusi di era globalisasi memang menjadi perdebatan yang hangat di kalangan para pakar hukum. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia juga tidak luput dari dampak globalisasi terhadap sistem hukum konstitusi yang ada.
Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, seorang pakar hukum konstitusi ternama, tantangan dalam menjaga keberlangsungan hukum konstitusi di era globalisasi adalah adanya tekanan dari luar yang dapat mengubah atau menggeser nilai-nilai konstitusi yang telah ada. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya perjanjian internasional yang harus diikuti oleh Indonesia, yang kadang tidak selaras dengan konstitusi yang berlaku.
Dinamika hukum konstitusi juga terlihat dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam tatanan sosial dan politik di Indonesia. Misalnya, adanya gejolak politik yang dapat memengaruhi interpretasi hukum konstitusi oleh para penegak hukum. Hal ini juga diungkapkan oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra, yang menekankan pentingnya menjaga independensi lembaga penegak hukum dalam menghadapi dinamika politik yang ada.
Dalam menghadapi tantangan dan dinamika hukum konstitusi di era globalisasi, Indonesia perlu terus melakukan reformasi dan penyesuaian terhadap sistem hukum konstitusi yang ada. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan globalisasi dalam menegakkan hukum konstitusi di Indonesia.
Dengan demikian, upaya-upaya untuk mengatasi tantangan dan dinamika hukum konstitusi di era globalisasi perlu terus dilakukan demi menjaga keberlangsungan negara hukum Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional, bahwa hukum konstitusi harus tetap menjadi landasan utama dalam menjaga keadilan dan kedaulatan negara di tengah arus globalisasi yang semakin kompleks.