Upaya peningkatan efektivitas sistem pidana khusus di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan guna menjamin keadilan dalam penegakan hukum. Sistem pidana khusus sendiri mengacu kepada proses hukum yang khusus diterapkan untuk kasus-kasus tertentu, seperti korupsi, terorisme, dan narkotika.
Menurut Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, seorang pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, “Efektivitas sistem pidana khusus sangat bergantung pada dukungan infrastruktur, sumber daya manusia, dan peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum.”
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas sistem pidana khusus di Indonesia adalah dengan meningkatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Hal ini juga disampaikan oleh Dr. Abdul Haris Semendawai, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, yang menyebutkan bahwa “Kerjasama yang baik antara lembaga penegak hukum akan mempercepat proses penegakan hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.”
Selain itu, peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam sistem pidana khusus juga sangat penting. Menurut Prof. Dr. Yenti Garnasih, seorang ahli hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada, “Pelatihan dan pendidikan yang terus-menerus perlu dilakukan agar aparat penegak hukum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menangani kasus-kasus pidana khusus.”
Tidak hanya itu, peran aktif masyarakat juga merupakan kunci dalam meningkatkan efektivitas sistem pidana khusus. Dr. Indriyanto Seno Adji, seorang peneliti hukum dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menekankan bahwa “Masyarakat perlu dilibatkan dalam memberikan informasi dan dukungan kepada aparat penegak hukum agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan transparan.”
Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan sistem pidana khusus di Indonesia dapat lebih efektif dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Sehingga, korupsi, terorisme, dan peredaran narkotika dapat ditindak dengan tegas demi terciptanya negara hukum yang berdaulat.