Dalam dunia hukum di Indonesia, gratifikasi telah menjadi fenomena yang cukup meresahkan. Gratifikasi sendiri merupakan pemberian atau janji pemberian sesuatu kepada seseorang yang memiliki kedudukan penting, dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh penerima gratifikasi tersebut. Fenomena ini terjadi di berbagai sektor, mulai dari sektor pemerintahan, swasta, hingga dunia politik.
Menurut M. Asfinawati, Ketua Indonesia Corruption Watch (ICW), gratifikasi seringkali terjadi di sektor pemerintahan, dimana pejabat atau aparatur negara menerima hadiah atau uang dari pihak-pihak tertentu sebagai imbalan atas keputusan atau tindakan yang menguntungkan pihak-pihak tersebut. Hal ini merugikan negara dan masyarakat secara luas, karena keputusan yang diambil tidak lagi berdasarkan kepentingan umum, melainkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Fakta menunjukkan bahwa praktik gratifikasi masih terjadi di Indonesia, meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Menurut data KPK, kasus gratifikasi yang ditangani oleh lembaga tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku gratifikasi masih merasa nyaman untuk melakukan tindakan tersebut, meskipun risikonya adalah penjara.
Dampak dari fenomena gratifikasi ini sangat merugikan bagi negara dan masyarakat. Menurut Dadang Trisasongko, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, gratifikasi dapat merusak integritas dan profesionalisme seorang pejabat atau aparatur negara. Selain itu, gratifikasi juga dapat menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena keputusan yang diambil tidak lagi berdasarkan pertimbangan yang obyektif dan profesional.
Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap praktik gratifikasi harus ditingkatkan. Selain itu, kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan agar tidak terlibat dalam praktik yang merugikan negara dan masyarakat ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, “Kita semua harus bersama-sama memerangi gratifikasi, karena dampaknya sangat merugikan bagi bangsa dan negara kita.”
Dengan memahami fakta dan dampak dari fenomena gratifikasi di Indonesia, diharapkan dapat mendorong semua pihak untuk bersama-sama memerangi praktik korupsi ini. Gratifikasi bukanlah hal yang sepele, dan harus dihentikan sebelum merusak bangsa dan negara ini lebih lanjut. Semoga dengan kesadaran dan tindakan bersama, kita dapat menciptakan Indonesia yang bersih dari korupsi dan gratifikasi.