Konstitusi merupakan landasan utama pembangunan hukum di Indonesia. Sebagai undang-undang dasar negara, konstitusi menjadi pijakan utama dalam menyusun sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Konstitusi juga menjadi acuan utama dalam mengatur hubungan antara negara dan warganya, serta antara warga satu dengan yang lainnya.
Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, seorang pakar konstitusi Indonesia, konstitusi adalah “perjanjian dasar yang mengatur pembagian kekuasaan, kewenangan, dan tanggung jawab secara pasti antara pemerintah dan rakyat.” Konstitusi juga menjamin hak-hak dasar warga negara dan menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga negara.
Dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai landasan utama pembangunan hukum di Indonesia, konstitusi harus senantiasa dihormati dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas hukum dan keadilan di Indonesia.
Menurut Prof. Dr. Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, konstitusi harus dilihat sebagai “perjanjian sosial yang mengikat seluruh rakyat Indonesia.” Artinya, konstitusi adalah komitmen bersama untuk membangun negara yang berlandaskan hukum dan keadilan.
Dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia, konstitusi juga menjadi acuan utama dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan publik. Konstitusi menetapkan batasan-batasan yang harus diikuti oleh pemerintah dalam membuat kebijakan yang berdampak pada kehidupan warga negara.
Dengan demikian, konstitusi merupakan landasan utama pembangunan hukum di Indonesia yang harus dijaga dan diperkuat oleh seluruh elemen masyarakat. Melalui penghormatan dan kepatuhan terhadap konstitusi, Indonesia dapat terus maju sebagai negara hukum yang berdaulat dan adil.