Tantangan dan hambatan dalam penyusunan kebijakan legislatif hukum pidana di Indonesia memang tidak bisa dianggap enteng. Menyusun kebijakan hukum pidana tidak hanya melibatkan aspek teknis, tetapi juga aspek politik, sosial, dan budaya yang kompleks.
Salah satu tantangan utama dalam penyusunan kebijakan hukum pidana di Indonesia adalah adanya perbedaan pandangan dan kepentingan antara para pemangku kebijakan. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD, “Di Indonesia, proses penyusunan kebijakan hukum pidana seringkali terhambat oleh perbedaan pandangan antara pemerintah, DPR, dan lembaga hukum lainnya.”
Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah adanya hambatan dalam implementasi kebijakan hukum pidana yang telah disusun. Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, “Banyak kebijakan hukum pidana yang tidak dapat dijalankan dengan baik karena kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga legislatif.”
Selain itu, perubahan dinamika sosial dan budaya juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan kebijakan hukum pidana. Menurut Dr. Harkristuti Harkrisnowo, “Perubahan pola kejahatan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks membutuhkan adaptasi kebijakan hukum pidana yang cepat dan responsif.”
Untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam penyusunan kebijakan hukum pidana di Indonesia, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kebijakan. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra, “Kerjasama antara pemerintah, DPR, lembaga hukum, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menyusun kebijakan hukum pidana yang efektif dan berkeadilan.”
Dengan pemahaman akan tantangan dan hambatan yang dihadapi, diharapkan penyusunan kebijakan hukum pidana di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat. Semoga para pemangku kebijakan dapat bekerja sama secara sinergis untuk menciptakan kebijakan hukum pidana yang berkualitas dan berkeadilan.