Implementasi hukum legislasi dalam mewujudkan keadilan sosial merupakan sebuah langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Hukum legislasi sendiri adalah sebuah aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan sosial dan politik di suatu negara.
Menurut pakar hukum, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, implementasi hukum legislasi harus dilakukan secara efektif dan efisien agar dapat mencapai tujuan keadilan sosial. Hal ini tentu tidak mudah, mengingat masih banyak tantangan yang dihadapi dalam sistem hukum di Indonesia.
Salah satu tantangan yang sering dihadapi dalam implementasi hukum legislasi adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpatuhan terhadap aturan yang sudah ditetapkan, sehingga keadilan sosial sulit terwujud.
Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih intensif dalam mensosialisasikan hukum legislasi kepada masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM, “Penting bagi masyarakat untuk memahami dan mentaati aturan hukum yang ada demi terciptanya keadilan sosial yang diharapkan.”
Selain itu, implementasi hukum legislasi juga membutuhkan kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat. Dengan adanya kerjasama yang baik, diharapkan dapat terciptanya sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan bagi semua orang.
Dalam menjalankan implementasi hukum legislasi, tentu tidak bisa lepas dari peran lembaga legislatif seperti DPR. Sebagai lembaga yang bertugas membuat undang-undang, DPR memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keadilan sosial melalui hukum legislasi.
Dengan demikian, implementasi hukum legislasi dalam mewujudkan keadilan sosial bukanlah hal yang mudah, namun dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat, diharapkan keadilan sosial dapat terwujud dengan baik di Indonesia.