Landasan hukum yang mendasari proses drafting legislasi di Indonesia memainkan peran penting dalam pembentukan undang-undang yang berkualitas. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sistem hukum yang berlandaskan konstitusi sebagai panduan utama dalam pembuatan undang-undang.
Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, seorang pakar konstitusi, landasan hukum yang kuat sangat diperlukan dalam proses drafting legislasi. Beliau menjelaskan bahwa “Undang-undang haruslah sesuai dengan konstitusi dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang berlaku.”
Salah satu landasan hukum yang penting dalam proses drafting legislasi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945 merupakan landasan utama yang harus dijadikan acuan dalam pembuatan undang-undang di Indonesia.
Selain UUD 1945, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia juga menjadi landasan hukum yang penting dalam proses drafting legislasi. Peraturan Pemerintah ini mengatur tata cara pembuatan undang-undang serta prosedur yang harus diikuti oleh lembaga legislatif.
Dalam proses drafting legislasi, keterlibatan berbagai pihak seperti ahli hukum, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum juga sangat penting. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan undang-undang yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak secara adil.
Dengan adanya landasan hukum yang kuat dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses drafting legislasi, diharapkan Indonesia dapat memiliki undang-undang yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga, implementasi undang-undang dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.