Konstitusi sebagai Landasan Hukum Tertinggi di Indonesia memiliki makna dan ruang lingkup yang sangat penting dalam menjalankan sistem hukum di negara kita. Sebagai panduan utama bagi penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi memberikan arah dan batasan yang jelas dalam menjalankan pemerintahan.
Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, seorang pakar konstitusi Indonesia, konstitusi merupakan “sebuah peraturan dasar yang mengatur hak dan kewajiban warga negara serta menetapkan struktur pemerintahan negara.” Dalam konteks Indonesia, konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami beberapa amendemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat.
Makna konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi juga mencakup prinsip-prinsip dasar negara, seperti supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, serta kedaulatan rakyat. Ruang lingkup konstitusi mencakup seluruh aspek kehidupan negara, mulai dari pembagian kekuasaan antara lembaga negara, pembentukan peraturan perundang-undangan, hingga penegakan hukum dan keadilan.
Dalam praktiknya, konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi di Indonesia memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, “Konstitusi adalah pilar utama negara hukum yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh elemen masyarakat.”
Dengan memahami makna dan ruang lingkup konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi di Indonesia, kita sebagai warga negara dapat lebih memahami pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama membangun negara yang berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi yang telah menjadi panduan bagi bangsa Indonesia selama ini.