Penerapan hukum pidana khusus dalam kasus-kasus kriminal terkini sedang menjadi sorotan utama dalam sistem hukum Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus kriminal yang melibatkan kejahatan yang kompleks dan berdampak luas telah menuntut penerapan hukum pidana khusus yang lebih tegas dan efektif.
Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, “Penerapan hukum pidana khusus sangat diperlukan dalam menangani kasus-kasus kriminal terkini, seperti korupsi, terorisme, dan narkotika. Hukum pidana khusus memiliki ketentuan yang lebih spesifik dan dapat memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku kejahatan.”
Salah satu contoh penerapan hukum pidana khusus adalah dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik. Dalam beberapa tahun terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berhasil menangani berbagai kasus korupsi dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Menurut Firli Bahuri, Ketua KPK, “Penerapan hukum pidana khusus dalam kasus korupsi sangat penting untuk memerangi korupsi yang telah merajalela di Indonesia. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi memberikan landasan hukum yang kuat bagi KPK untuk menindak tegas pelaku korupsi.”
Selain itu, penerapan hukum pidana khusus juga diperlukan dalam kasus-kasus kriminal terkini seperti terorisme. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menghadapi ancaman terorisme yang semakin kompleks dan berbahaya. Pemerintah pun telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk mengatasi ancaman terorisme tersebut.
Menurut Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, “Penerapan hukum pidana khusus dalam kasus terorisme harus dilakukan dengan cermat dan tegas. Undang-Undang Pemberantasan Terorisme memberikan kekuatan hukum bagi aparat keamanan untuk menghadapi ancaman terorisme dengan efektif.”
Dengan adanya penerapan hukum pidana khusus dalam kasus-kasus kriminal terkini, diharapkan dapat membantu menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa penerapan hukum pidana khusus harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.