Peran Hukum Konstitusi dalam Mempertahankan Kedaulatan Negara sangat vital dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan negara. Sebagai landasan hukum tertinggi, konstitusi berperan sebagai payung yang melindungi kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam maupun luar.
Dalam konteks ini, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, seorang pakar konstitusi Indonesia, mengungkapkan bahwa “Hukum konstitusi adalah pondasi utama dalam menjaga kedaulatan negara. Tanpa adanya aturan yang jelas dan kuat, negara bisa terancam oleh berbagai masalah yang dapat mengganggu stabilitasnya.”
Mengacu pada UUD 1945, hukum konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kewenangan negara, pembagian kekuasaan, serta menjaga hak dan kewajiban warga negara. Dengan adanya hukum konstitusi yang kuat, negara dapat berfungsi dengan baik dan mampu melindungi kedaulatannya dari berbagai ancaman.
Menurut Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, seorang ahli hukum konstitusi, “Kedaulatan negara harus dijaga dengan sungguh-sungguh melalui mekanisme hukum konstitusi. Tanpa itu, negara bisa mudah dikuasai oleh kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan dengan kepentingan negara itu sendiri.”
Peran hukum konstitusi dalam mempertahankan kedaulatan negara juga terlihat dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan adanya aturan yang jelas dan tegas dalam konstitusi, negara dapat menjamin keadilan bagi seluruh warganya dan menjaga agar kedaulatan negara tetap terjaga.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Hukum Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai landasan hukum tertinggi, konstitusi harus dijunjung tinggi dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat agar negara dapat berfungsi dengan baik dan kedaulatannya tetap terjaga.