Proses pembentukan hukum legislasi di Indonesia merupakan suatu proses yang kompleks dan memerlukan kerjasama antara berbagai pihak terkait. Dalam proses ini, para pembuat hukum harus mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan di Indonesia.
Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum dari Universitas Indonesia, proses pembentukan hukum legislasi di Indonesia harus melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, DPR, dan masyarakat. Hal ini penting agar hukum yang dihasilkan benar-benar dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Salah satu tahap penting dalam proses pembentukan hukum legislasi di Indonesia adalah pembahasan dan pengesahan di DPR. Menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, DPR memiliki kewenangan untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah.
Namun, proses pembentukan hukum legislasi di Indonesia juga harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie, seorang pakar konstitusi Indonesia, yang menyatakan bahwa hukum harus dihasilkan melalui proses yang transparan dan partisipatif.
Selain itu, peran masyarakat dalam proses pembentukan hukum legislasi di Indonesia juga sangat penting. Menurut Prof. Yusril Ihza Mahendra, seorang ahli hukum tata negara, masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan dan pendapat terkait rancangan undang-undang yang sedang dibahas di DPR.
Dengan demikian, proses pembentukan hukum legislasi di Indonesia merupakan suatu proses yang kompleks dan memerlukan kerjasama antara berbagai pihak terkait. Dengan melibatkan pemerintah, DPR, dan masyarakat, diharapkan hukum yang dihasilkan benar-benar dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.