Tantangan dan kendala dalam penegakan hukum pidana khusus dalam arti luas memang tidak bisa dianggap remeh. Sebagai bagian dari sistem hukum yang kompleks, penegakan hukum pidana khusus seringkali dihadapkan pada berbagai masalah yang membutuhkan solusi yang tepat.
Menurut Prof. Dr. Bambang Waluyo, seorang pakar hukum pidana, tantangan utama dalam penegakan hukum pidana khusus adalah terkait dengan kompleksitas kasus-kasus yang harus ditangani. “Kasus-kasus yang melibatkan korupsi, terorisme, narkotika, dan kejahatan transnasional lainnya memerlukan pendekatan yang berbeda dan khusus,” ujarnya.
Selain itu, kendala yang sering dihadapi dalam penegakan hukum pidana khusus adalah kurangnya sumber daya manusia dan teknologi yang memadai. Menurut data KPK, hingga saat ini masih ada kekurangan pegawai yang mengakibatkan penegakan hukum korupsi tidak maksimal.
Bukan hanya itu, peran masyarakat juga menjadi faktor penting dalam penegakan hukum pidana khusus. Menurut Kepala BNN, Komjen Pol Heru Adi Winarso, “Tanpa partisipasi aktif masyarakat, penegakan hukum terhadap kasus narkotika akan sulit dilakukan.”
Untuk mengatasi tantangan dan kendala tersebut, diperlukan kerjasama antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, “Kerjasama lintas sektor dan lintas lembaga sangat penting dalam penegakan hukum pidana khusus demi menciptakan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat.”
Dengan kesadaran akan pentingnya penegakan hukum pidana khusus dalam arti luas, diharapkan bahwa tantangan dan kendala yang ada dapat diatasi dengan baik demi terciptanya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.