Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana khusus dan umum di Indonesia adalah masalah korupsi. Menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, korupsi merupakan “permasalahan serius yang masih menjadi hantaman bagi bangsa Indonesia”. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak moral dan integritas masyarakat.
Tantangan lainnya adalah lambatnya proses hukum dalam penanganan kasus-kasus pidana. Menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hanya sebagian kecil kasus korupsi yang berhasil dituntaskan dalam waktu yang cepat dan efektif. Hal ini tidak hanya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, tetapi juga menyulitkan proses pemberantasan tindak pidana.
Permasalahan lain yang sering muncul dalam penegakan hukum pidana adalah kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, koordinasi yang kurang baik antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengawas lainnya seringkali menjadi hambatan dalam penanganan kasus-kasus pidana.
Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat juga menjadi tantangan dalam penegakan hukum pidana. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum memahami secara mendalam mengenai hukum pidana dan pentingnya patuh terhadap aturan hukum.
Untuk mengatasi tantangan dan permasalahan dalam penegakan hukum pidana khusus dan umum di Indonesia, diperlukan upaya kolaborasi antara semua pihak terkait. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, “Kita semua harus bekerja sama untuk memperkuat penegakan hukum di Indonesia demi keadilan dan keberlanjutan hukum.”
Dengan adanya kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya penegakan hukum pidana, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang lebih baik dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. Semua pihak, baik pemerintah, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat, perlu bersatu untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan berkeadilan.