Tantangan dan peluang dalam penerapan pidana khusus dalam KUHP baru menjadi topik hangat yang sedang dibicarakan di kalangan pakar hukum saat ini. Seiring dengan perkembangan zaman, revisi KUHP yang telah lama dinantikan akhirnya terwujud, namun tentu saja tidak tanpa tantangan.
Salah satu tantangan utama dalam penerapan pidana khusus dalam KUHP baru adalah pemahaman yang masih kurang jelas di kalangan masyarakat. Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, “Pemahaman yang kurang jelas tentang pidana khusus dalam KUHP baru dapat menyebabkan implementasinya tidak berjalan lancar.”
Selain itu, ketidaksesuaian antara kebijakan pidana khusus dalam KUHP baru dengan kondisi sosial masyarakat juga menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi. Menurut Dr. Indriyanto Seno Adji, seorang ahli hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada, “Ketidaksesuaian kebijakan pidana khusus dengan kondisi sosial masyarakat dapat menimbulkan resistensi dan ketidakpatuhan hukum.”
Namun, di balik tantangan yang ada, terdapat juga peluang besar dalam penerapan pidana khusus dalam KUHP baru. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, seorang pakar hukum tata negara, “Peluang besar terbuka lebar untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui penerapan pidana khusus dalam KUHP baru.”
Penerapan pidana khusus dalam KUHP baru juga dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Menurut H. Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI, “Penerapan pidana khusus dalam KUHP baru dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, sehingga tercipta tatanan hukum yang lebih baik.”
Dengan pemahaman yang matang dan kesadaran hukum yang meningkat, tantangan dalam penerapan pidana khusus dalam KUHP baru dapat diatasi, sementara peluang untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Semoga implementasi pidana khusus dalam KUHP baru dapat memberikan kontribusi positif bagi penegakan hukum di Indonesia.