Konstitusi merupakan landasan utama dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Pengaruh Konstitusi terhadap pembangunan demokrasi di negara ini sangatlah penting. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Konstitusi telah menjadi panduan utama dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis.
Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, seorang pakar hukum tata negara Indonesia, Konstitusi adalah “the mother of all laws” yang harus dijunjung tinggi dalam upaya membangun demokrasi yang berkualitas. Dalam konteks Indonesia, Konstitusi merupakan instrumen yang mengatur pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif guna mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berpotensi menimbulkan otoritarianisme.
Pengaruh Konstitusi terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia juga tercermin dalam pemilihan umum yang diatur secara jelas dalam UUD 1945. Dengan adanya mekanisme pemilihan umum, rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan secara langsung. Hal ini mencerminkan prinsip demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa implementasi Konstitusi dalam pembangunan demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kasus pelanggaran Konstitusi yang terjadi, seperti kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia, menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam menegakkan supremasi Konstitusi.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, Prof. Dr. Mahfud MD, seorang ahli konstitusi Indonesia, menekankan pentingnya peran lembaga-lembaga penegak hukum dalam mencegah dan menindak pelanggaran Konstitusi. Menurutnya, Konstitusi harus dijadikan sebagai pedoman utama dalam setiap kebijakan pemerintah guna memastikan terciptanya demokrasi yang berkeadilan dan berdaya.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pengaruh Konstitusi terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia sangatlah signifikan. Konstitusi bukan hanya sebagai dokumen hukum formal, tetapi juga sebagai pondasi moral dan etika bagi negara dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis. Maka dari itu, peran masyarakat dalam mengawasi dan mengawal implementasi Konstitusi menjadi kunci utama dalam memastikan terwujudnya demokrasi yang sejati di Indonesia.