Peran kebijakan legislatif dalam penyempurnaan sistem hukum pidana Indonesia sangatlah penting untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Kebijakan legislatif merupakan langkah-langkah yang diambil oleh lembaga legislatif, yaitu DPR, dalam merumuskan undang-undang yang berkaitan dengan hukum pidana.
Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, kebijakan legislatif yang baik akan membantu dalam menyempurnakan sistem hukum pidana Indonesia. Dalam wawancaranya dengan media nasional, beliau menyatakan bahwa “peran DPR dalam merumuskan undang-undang hukum pidana sangatlah vital untuk menjamin keadilan bagi seluruh warga negara.”
Salah satu contoh peran kebijakan legislatif dalam penyempurnaan sistem hukum pidana Indonesia adalah dengan pembahasan dan pengesahan UU KUHP yang baru. UU KUHP yang sudah berusia puluhan tahun perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan keadilan masyarakat. Melalui proses legislatif yang transparan dan partisipatif, diharapkan UU KUHP yang baru dapat lebih efektif dalam menangani berbagai kasus pidana di Indonesia.
Namun, peran kebijakan legislatif dalam penyempurnaan sistem hukum pidana Indonesia juga tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah adanya kepentingan politik dan ekonomi yang bisa mempengaruhi proses pembuatan undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan integritas yang tinggi dari para anggota DPR dalam menjalankan tugasnya sebagai pembuat undang-undang.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran kebijakan legislatif dalam penyempurnaan sistem hukum pidana Indonesia sangatlah penting untuk menciptakan hukum yang adil dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Melalui kerjasama antara pemerintah, DPR, dan para pakar hukum pidana, diharapkan sistem hukum pidana Indonesia dapat terus diperbaiki demi kepentingan bersama.