Indonesia telah menghadapi banyak perubahan dalam sistem hukumnya, termasuk dalam KUHP yang baru. Salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah mengenai pidana khusus. Tinjauan terhadap pidana khusus dalam KUHP baru di Indonesia menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.
Menurut Pakar Hukum Pidana, Prof. Dr. Soedjono, pidana khusus dalam KUHP baru memiliki peran yang cukup vital dalam menangani kejahatan-kejahatan tertentu yang semakin kompleks. “Dengan adanya pidana khusus, penegakan hukum dapat lebih efektif dan efisien dalam menindak pelaku kejahatan,” ujarnya.
Namun, tinjauan terhadap pidana khusus juga menimbulkan berbagai pertanyaan dan perdebatan. Beberapa pihak berpendapat bahwa pidana khusus dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Hal ini perlu dikaji lebih dalam agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam penegakan hukum.
Dalam pandangan Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi pidana khusus dalam KUHP baru. “Evaluasi yang dilakukan secara transparan dan objektif dapat memastikan bahwa pidana khusus tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu,” katanya.
Tinjauan terhadap pidana khusus dalam KUHP baru di Indonesia juga mencakup aspek perlindungan hak asasi manusia. Menurut Amnesty International Indonesia, perlu ada mekanisme yang jelas dan terukur untuk mencegah penyalahgunaan pidana khusus dalam penanganan kasus-kasus kriminal.
Dengan demikian, tinjauan terhadap pidana khusus dalam KUHP baru di Indonesia perlu dilakukan secara komprehensif dan mendalam. Upaya untuk memastikan keadilan dan keberpihakan dalam penegakan hukum harus menjadi prioritas utama dalam implementasi pidana khusus ini.